aspek hukum dalam ekonomi_2EB20_K3

www.gunadarma.ac.id
DEVI MELATI
21210878
2EB20

Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kinerja Pertanian dan Implikasinya Terhadap Penyesuaian HPP Gabah

Kebijakan penghapusan subsidi BBM secara berulang-ulang pada tahun 2005 (Maret dan Oktober) yang ditandai dengan melambungnya harga BBM secara tajam berdampak terhadap perubahan kinerja pada semua aspek ekonomi, termasuk sektor pertanian. Pada sektor pertanian, khususnya usahatani padi, dampak kenaikan harga BBM ternyata sedikit membawa perbaikan pada kinerja usaha jasa input produksi (traktor, pompa air, power trhesher) dan usaha penggilingan padi (RMU), sebaliknya menyebabkan menurunnya profitabilitas berproduksi padi walaupun di sisi lain terjadi kenaikan harga gabah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM yang dialami oleh masing-masing usaha jasa input produksi sepenuhnya dibebankan ke petani dengan cara menaikkan sewa jasa alsintan. Tidak hanya semua tambahan kenaikan biaya produksi yang dibebankan ke petani, malahan juga usaha alsintan telah mengambil bagian pendapatan petani dengan menaikan sewa yang terlalu tinggi dari sekedar untuk mempertahankan keuntungan yang sama.

Hasil kajian di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah yang ditetapkan melalui Inpres No.2 Tahun 2005 (Rp 1.330/kg GKP) belum layak untuk mempertahankan keuntungan relatif yang diterima petani Sulsel. Demikian juga dengan HPP yang sedang berjalan saat ini (Rp 1.730/kg GKP melalui Inpres No.13 tahun 2005) diduga juga akan tidak mampu mengkompensasi kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM tahap kedua untuk mempertahankan keuntungan relatif yang diperoleh petani. Dengan melihat fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan, pemerintah memang sebaiknya segera mengoreksi HPP yang sedang berjalan saat ini. Sebagai contoh untuk kasus Sulsel HPP yang relevan ditetapkan pemerintah paling tidak sebesar Rp 2.239/kg GKP. Memang kasus Sulsel tidak bisa digeneralisir secara nasional, akan tetapi lebih mengingatkan pentingnya pemerintah untuk segera mengoreksi kebijakan HPP yang berlaku sedang berjalan saat ini. Beranjak dari fenomena di Sulsel, dengan pendekatan yang sama pada beberapa wilayah sentra produksi padi akan bisa ditentukan besar HPP nasional yang relevan saat ini. HPP ini pun terus harus dikoreksi jika kembali terjadi kenaikan harga BBM, karena fakta menunjukkan dampak kenaikan harga BBM lebih banyak dibebankan pada petani.

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=60